Program Sekar Desa Mendorong Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa

Pelaksanaan sekar desa telah mendorong peningkatan kapasitas BPD hingga pelembagaan akuntabilitas sosial di Kabupaten Bima. Ada banyak cerita yang menggambarkan bagaimana terjadinya transformasi BPD pasca peningkatan kapasitas anggota BPD. Selain itu, perjuangan didalam pelembagaan akuntabilitas sosial juga tidak kalah banyak untuk diceritakan. Didalam perjalan sekar desa tahun 2021 bisa disaksikan perubahan pemahaman anggota BPD dari yang tidak paham menjadi mengerti tugasnya, terjadi peningkatan partisipasi masyarakat hingga komitmen meluaskan pelembagaan akuntabilitas sosial di Kabupaten Bima.

Sebelum program berjalan didesa, tidak jarang ditemui para anggota BPD tidak memahami dengan baik tugasnya. Setidaknya terdapat 3 permasalahan yang dihadapi terkait tugas BPD.  Pertaman, tidak memahami bagaimana tata cara pengelolaan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat hanya diperoleh secara lisan, tidak terdokumentasi, pada sejumlah kecil masyarakat dan skala prioritas berbasis kebutuhan masyarakat yang kurang tepat. Kedua, tidak memahami bagaimana melakukan musyawarah desa. Masih terdapat diantara anggota BPD yang tidak mengetahui tata cara teknis pelaksanaan musyawarah desa. Peran BPD kurang optimal mengingat BPD sendiri tidak paham cara musdes dan tidak memiliki pokok pikiran yang diperjuangkan ketika musdes dilaksanakan.

Adapun permasalah ketiga yang dihadapi yaitu tidak memahami bagaimana mengawasi kinerja Pemerintah Desa. Bagaimana BPD dapat mengawasi kinerja pemerintah desa, ketika anggota BPD sendiri tidak memahami cara menganalisa APBDes. Ada kisah yang terjadi bahwa terdapat anggota BPD yang diperlihatkan realisasi APBDes dan tidak mengetahui berapa alokasi anggaran untuk BPD sendiri. Kisah tersebut memberikan gambaran bahwa BPD tidak memahami cara menganalisa APBDes sehingga pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa juga kurang.

Program sekar desa salah satunya bertujuan untuk mendorong peningkatan kapasitas badan permusyawaratan desa (BPD). Diantara program yang langsung menyasar kepada peningkatan kapasitas BPD diantaranya maklumat pelayanan, pekan aspirasi, musyawarah desa dan pemahaman regulasi terbaru. Program sekar desa dijalankan dengan pendekatan kombinasi antara teori dan praktek sehingga anggota BPD tidak hanya mendapatkan ilmu tetapi juga memahami bagaimana penerapannya. Selain itu, kegiatan sekar desa berupaya melibatkan partisipasi berbagai pihak seperti pemerintah desa, BPD, pemerintah kecamatan, kepala dusun, sekolah, bidan desa, puskesmas, pkk, organisasi pemuda dan tokoh agama/masyarakat. Setiap kegiatan sekar desa ini diarahkan pada pembelajaran yang komprehensif dan berorientasi peningkatan kapasitas dari anggota BPD.

Kegiatan pekan aspirasi menjadi salah satu wadah peningkatan kapasitas BPD didalam mempelajari dan mempraktekkan tata cara pengelolaan aspirasi masyarakat. Pekan aspirasi merupakan kegiatan yang dipergunakan untuk menjaring aspirasi masyarakat. Terdapat inovasi dalam penjaringan aspirasi masyarakat pada kegiatan pekan aspirasi ini yaitu berupa tune aspirasi. Tune aspirasi ini semacam bejana khas bima yang dipergunakan untuk memasukkan aspirasi masyarakat. Ilustrasi yang dapat menggambarkan tune aspirasi ini adalah semacam kotak suara pada saat pemilihan umum. Pada kegiatan pekan aspirasi di desa Keli dan Bontokape mampu menjaring aspirasi masyarakat sebanyak 800 aspirasi. Kegiatan pekan aspirasi ini mengajarkan BPD bagaimana cara menjaring aspirasi dengan cara mendatangi langsung serta menuliskan aspirasi masyarakat tersebut dalam lembaran kertas dan dimasukkan kedalam tune aspirasi sehingga terdokumentasi dengan baik aspirasi masyarakat tersebut. Aspirasi yang telah terjaring tersebut selanjutnya dipilah berdasarkan bidang, ditabulasi dengan data terpilah (dipilah sesuai gender, disabilitas/berkebutuhan khusus dan usia), dan di buku kan.

Terdapat berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan pekan aspirasi tersebut. Pertama, dari sisi BPD dapat belajar dan mempraktekkan cara menjaring aspirasi masyarakat. Kedua, terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya. Ketiga, aspirasi masyarakat terdokumentasi dengan baik. Keempat, dengan adanya tabulasi dan kalkulasi dapat dilihat prioritas pembangunan. Berdasarkan hasil tabulasi tersebut BPD dapat membuat pokok pikiran BPD yang akan disuarakan serta mengetahui prioritas pembangunan.

Pada dua desa yang didampingi pada tahun 2021 setidaknya dilakukan dua kali kegiatan untuk musyawarah desa yaitu pada kegiatan musdes maklumat pelayanan dan musdes hasil pekan aspirasi. Pada kegiatan tersebut, selain untuk mendorong komitmen pelayanan publik dan penjaringan hasil aspirasi masyarakat juga bertujuan sebagai ajang pembelajaran bagi anggota BPD. Anggota BPD diajarkan praktek yang sesungguhnya dilakukan ketika musyawarah desa dilaksanakan sehingga BPD dapat meningkatkan kapasitas tentang bagaimana tata cara melakukan musyawarah desa.

Seluruh rangkaian kegiatan sekar desa yang dilakukan juga diarahkan pada peningkatan kapasitas agar BPD mampu mengawasi kinerja Pemerintah Desa. Kegiatan maklumat pelayanan mendorong komitmen pemerintah desa didalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedangkan dari sisi BPD menjadi paham akan tolak ukur standar pelayanan publik yang dilakukan pemerintah desa. Sehingga BPD dapat mengawasi pemerintah desa tentang kualitas layanan yang diberikan masyarakat sesuai janji pada maklumat pelayanan. Pada kegiatan serap aspirasi (pekan aspirasi) BPD dapat mengetahui aspirasi masyarakat baik usulan maupun keluhan. Dengan mengetahui usulan dan keluhan dari masyarakat, BPD dapat belajar mengawasi kinerja pemerintah desa agar program yang diusulkan/dijalankan harus memperhatikan aspirasi masyarakat, serta meneruskan keluhan dari masyarakat kepada pemerintah desa sebagai bentuk pengawasan.

Ditambah lagi dengan adanya kegiatan pemahaman regulasi terbaru yang mengajarkan tentang perencanaan pembangunan, analisa anggaran dan regulasi terbaru terkait perencanaan dan penganggaran. Kegiatan tersebut mendorong peningkatan pemahaman BPD terkait perencanaan dan penganggaran sehingga dapat mengawasi kinerja pemerintah apakah sudah tepat atau tidak. Pada regulasi terbaru menitik berat pada penggunaan APBDes untuk pembangunan berkelanjutan. Dari sini, pemerintah desa dan BPD sama-sama paham prioritas pembangunan dan besaran alokasi anggarannya. Dengan pemahaman tersebut BPD dapat mengawasi kinerja pemerintah agar tidak melewati rambu yang telah ditetapkan dalam regulasi terbaru.

Program sekar desa juga telah mendorong minat dan komitmen pemerintah daerah untuk perluasan kelembagaan akuntabilitas sosial di Kabupaten Bima. Hal ini terlihat dari terbitnya Peraturan Bupati No. 43 tentang Tentang Tata Cara Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa melalui Sekolah Anggaran Desa. Didalam merumuskan perbub tersebut terlibat berbagai pihak yang begitu semangat berkomitmen diantaranya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Bappeda, dan Bagian Hukum Kabupaten Bima sesuai dengan arahan dari Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri. Perbub tersebut dapat menjadi dasar untuk meluaskan kegiatan sekar desa di desa lainnya di Kabupaten Bima.

Program sekar desa di Kabupaten Bima telah mendorong peningkatan kapasitas BPD dan perluasan pelembagaan akuntabilitas sosial. Kegiatan seperti maklumat pelayanan, pekan aspirasi, musyawarah desa dan pemahaman regulasi terbaru mendorong adanya peningkatan kapasitas BPD yang didampingi di Kabupaten Bima. Bahkan keberhasilan kegiatan sekar desa mendorong minat pemerintah daerah untuk meluaskan kegiatan ini kepada desa-desa lainnya di Kabupaten Bima. Komitmen ini diwujudkan dengan lahirnya perbub no. 43 tahun 2021. Hal agar terjadi peningkatan kapasitas BPD diseluruh desa yang ada di Kabupaten Bima.

 

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*