Sistem Pendidikan Nasional Indonesia

Sistem pendidikan nasional Indonesia mendorong pencapaian cita-cita mencerdasarkan kehidupan bangsa. Amanat kemerdekaan Republik Indonesia memberikan tugas kepada pemerintah untuk mencerdasarkan kehidupan bangsa. Hal tersebut tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Melalui UUD 1945, pemerintah mendapatkan tugas untuk menjalankan sistem pendidikan nasional Indonesia. Untuk dapat mencerdasarkan kehidupan bangsa, pemerintah harus menjalankan pendidikan nasional. Pendidikan menjadi kebutuhan bagi masyarat dan menjadi hak bagi setiap rakyat Indonesia.

Pendidikan diartikan sebagai upaya secara aktif yang dilakukan terencana dan sadar untuk mengembangan potensi peserta didik. Upaya yang dilakukan dalam pendidikan ini dengan mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar yang mendorong pengembangan potensi peserta didik. Tujuan pengembangan potensi diri dari pembelajaran yang dilakukan agar peserta didik mempunyai spiritual, kepribadian, keceerdasan, pengendalian diri, akhlak mulia dan keterampilan.

Dalam upaya menyelenggarakan mencerdaskan masyarakat, pemerintah harus harus menjalankan pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang didasarkan pada nilai Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan nasional harus mempunyai akar yang kuat pada nilai agama, budaya dan harus mampu menjawab tantangan perubahan zaman.

Fungsi dari penyelenggaraan pendidikan nasional yaitu untuk mencerdasarkan kehidupan bangsa dengan melakukan pengembangan kemampuan, pembentukan watak, dan pengembangan peradaban.

Tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik. Diharapkan agar peserta dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan, memperbaiki akhlak, sehat, mandiri, kreatif, cakap, berilmu, bertanggungjawab dan menjadi warga negara yang demokratis.

Terdapat beberapa prinsip yang harus dijunjung dalam menyelenggarakan pendidikan. Pada prinsipnya penyelenggaran pendidikan harus menjunjung nilai-nilai demokratis, adil, tidak diskriminatif, menjunjung nilai agama, HAM, kultur, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan dijalankan sebagai kesatuan sistemik yang terbuka dan multimakna. Pendidikan menjadi sebuah proses pembentukan budaya dan pemberdayaan yang sepanjang hidup. Pendidikan harus memberikan keteladanan, menumbuhkan kemauan dan kreatifitas, serta mampu menumbuhkan budaya membaca, menulis dan berhitung. Masyarakat dan semua pihak didorong agar ikut serta dalam menyelenggarakn pendidikan.

Setiap warga negara mempunyai hak mendapatkan pendidikan bahkan pendidikan dasar diwajibkan bagi semua orang. Setiap warga negara Indonesia dengan demikian harus mengikuti pendidikan, paling tidak untuk tingkat dasar. Tidak ada alasan untuk tidak memperoleh pendidikan bermutu bagi semua rakyat. Bahkan untuk warga negara yang berkebutuhan khusus pun tetap mempunyai hak mendapatkan pendidikan bermutu. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan ini menjadi hak warga negara sepanjang hidupnya.

Semua pihak mempunyai hak dan kewajiban dalam penyelenggaran pendidikan nasional, termasuk hak dan kewajiban dari pemerintah. Hak yang dimiliki pemerintah pusat maupun daerah yang untuk mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi bagaimana pendidikan diselenggarakan. Namun menjadi kewajiban bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memberi jaminan terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan tidak diskriminatif bagi semua warga. Selain itu, pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dasar dasar untuk warga negara dengan usia 7-15 tahun.

Pendidikan dasar ini menjadi pondasi untuk memasuki jenjang pendidikan menengah. Yang tergolong dalam pendidikan dasar yaitu untuk jenjang pendidikan SD dan SMP atau yang sederajat. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan dasar tersebut.

Setelah menempuh pendidikan dasar, seseorang dapat melanjutkan pada jenjang lebih yaitu pada pendidikan menengah dan jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan menengah mempunyai dua kategori yaitu umum dan kejuruan. Yang termasuk dalam jenjang pendidikan menengah ini diantaranya SMA, SMK, MA, MAK atau yang sederajat. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah lulus dari jenjang SMA.

Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka dan mempunyai berbagai jenjang pendidikan. Pendidikan tinggi melingkupi pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor. Penyelenggara dari pendidikan tinggi yaitu perguruan tinggi. Program yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat berupa program akademik, vokasi maupun profesi. Adapun bentuk-bentuk perguruan tinggi dapat berupa akademi, politeknik, sekolah tinggi, institute, atau universitas.

Jenjang pendidikan yang telah dikemukan diatas termasuk dalam jalur pendidikan formal. Sehingga bisa disimpulkan bahwa jalur pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Selain jalur pendidikan formal, di Indonesia juga terdapat jalur pendidikan nonformal dan informal.

Pendidikan nonformal adalah pendidikan yang berperan sebagai tambahan atau pengganti atau melengkapi pendidikan formal yang telah dijalani. Pendidikan nonformal akan menjadi penunjang agar keinginan menjalani pendidikan sepanjang hidup tercapai. Yang termasuk dalam jenis pendidikan nonformal ini yaitu pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), majelis taklim, lembaga pelatihan, kursus, dan satuan pendidikan sejenisnya.

Berbeda dari pendidikan formal dan nonformal, pendidikan informal bentuknya berupa kegiatan belajar mandiri. Sehingga jenis pendidikan informal ini dapat dilakukan oleh keluarga atau lingkungan masyarakat. Agar pendidikan informal ini dapat diakui sama seperti pendidikan formal, maka harus mengikuti ujian sesuai dengan standar pendidikan nasional. Bagaimana hal tersebut diatur memang harus diatur lebih lanjut oleh pemerintah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top