EVALUASI PEMBANGUNAN PADA SEKTOR KESEHATAN, PENDIDIKAN DAN EKONOMI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA TAHUN 2010-2016

Pembahasan ini mengulas EVALUASI PEMBANGUNAN PADA SEKTOR KESEHATAN, PENDIDIKAN DAN EKONOMI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA TAHUN 2010-2016. Disini kita hanya menyalin ulang hasil penelitian dari Muhammad Dzul Fadlli (2019) yang berjudul “ANALISIS INDIKATOR KINERJA UNTUK EVALUASI PEMBANGUNAN DENGAN KERANGKA LOGIC MODEL PADA SEKTOR KESEHATAN, PENDIDIKAN DAN EKONOMI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA TAHUN 2010-2016”. Penelitian tersebut merupakan tesis pada program studi PMIE Universitas Brawijaya.

 

Penelitian ini menganalisis indikator kinerja untuk evaluasi dampak pembangunan di Nusa Tenggara Barat menggunakan kerangka logic model dipadukan konsep pertumbuhan ekonomi Keynes. Kerangka logic model yang
digunakan yaitu input, outcome dan impact. Secara teknis penelitian ini melihat pengaruh input terhadap outcome, dan pengaruh outcome terhadap impact. Pada pengaruh input terhadap outcome akan diuji pengaruh pengeluaran
pemerintah pada fungsi kesehatan, pendidikan dan ekonomi terhadap indikator kinerja (outcome) berupa indeks-indeks penyusun IPM yang menggambarkan 3 aspek yaitu tingkat kesehatan, kinerja pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pengaruh outcome terhadap impact akan diuji pengaruh dari tingkat kesehatan, kinerja pendidikan dan kesejahteraan masyarakat terhadap PDRB.

Pengeluaran kesehatan di NTB umumnya telah dialokasi diatas 10%. Sehingga tujuan pertama penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan terhadap tingkat kesehatan masyarakat di NTB tahun 2010-2016. Indeks kesehatan sebagai cerminan kesehatan masyarakat terus meningkat yang didorong kenaikan angka harapan hidup dan berkurangnya kematian bayi. Hasil pengujian empiris menyimpulkan pengeluaran pemerintah fungsi kesehatan tidak berpengaruh terhadap indeks kesehatan. Kondisi ini ditenggarai karena kualitas kinerja instansi pemerintah yang kurang akuntabel. Korelasi spasial daerah yang relatif rendah tingkat kesehatannya dipulau Lombok dapat menjadi petunjuk masih rendahnya kesehatan. Ketersediaan sarana kesehatan yang kurang, menjadi indikasi dana yang ada belum cukup untuk perbaikan layanan kesehatan dan mendorong perbaikan kesehatan masyarakat.

Pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan di NTB memiliki proporsi lebih dari 20%. Penelitian ini memiliki tujuan kedua untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah fungsi pendidikan terhadap kinerja pendidikan di NTB pada tahun 2010-2016. Kinerja pendidikan yang diukur dari indeks pendidikan terus meningkat karena didorong oleh kenaikan komponen pembentuk indeksnya yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Perbaikan kinerja pendidikan juga tercermin dari tingkat partisipasi kasar yang meningkat pada tingkat SMA, meski tingkat SMP dan SD sedikit menurun, serta perbaikan angka partisipasi murni. Dari pengujian hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja pendidikan di NTB pada tahun 2010-2016. Kurang akuntabelnya kinerja instansi pemerintah dapat mendorong kurang terasanya manfaat pengeluaran  pemerintah terhadap pendidikan sehingga menjadi tidak berpengaruh. Meskipun dalam akolasi APDB untuk pendidikan sudah besar secara proporsi, namun melihat kebutuhan dan banyaknya permasalahan pendidikan di NTB, bisa dinilai sebenarnya kebutuhan dana untuk pendidikan masih kurang. Ditambah adanya korelasi spasial pada beberapa daerah di pulau Lombok dengan tingkat pendidikan relatif rendah. Korelasi ini mencerminkan kondisi dipulau Lombok yang memang sejak awal cenderung berpendidikan rendah.

 

Adapun tujuan ketiga penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah fungsi ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di NTB pada tahun 2010-2016. Kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari indeks pengeluaran (rumah tangga) terus mengalami peningkatan sertu didukung peningkatan pada komponen pembentuknya berupa pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Hasil pengujian membuktikan pengeluaran  pemerintah fungsi ekonomi tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di NTB pada tahun 2010-2016. Kualitas akuntabilitas yang masih kurang dapat menjadikan pengeluaran pemerintah tidak efektif. Selain itu, jenis pengeluaran pemerintah lebih banyak untuk operasional dibandingkan belanja modal, sehingga belanja pemerintah untuk yang sifatnya produktif masih kurang dirasakan manfaatnya. Selain itu masyarakat NTB dominan bekerja pada sektor pertanian serta terdapat korelasi spasial terutama pada beberapa daerah di pulau Sumbawa. Sektor pertanian cenderung masyarakatnya berpenghasilan kecil, serta untuk mendorong transformasi dari sektor pertanian ke sektor modern tentu membutuhkan biaya besar. Sedangkan pengeluaran untuk fungsi ekonomi tidak begitu besar dan pemerintah cenderung belanja untuk yang bersifat operasional.

 

Tujuan keempat yaitu menguji pengaruh kinerja pendidikan, tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi di NTB tahun 2010-2016. Pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari memperlihatkan tren positif. Kontributor PDRB terbesar dari sektor pertambangan dan penggalian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan tidak berpengaruh terhadap PDRB. Tidak signifikannya tingkat kesehatan disini masih perlu kehati-hatian dalam interpretasi. Memang kesehatan masyarakat meningkat yang tercermin dari indeks kesehatan semakin tinggi. Namun, kesehatan tersebut tidak manfaatkan kembali untuk lebih produktif (mendorong pertumbuhan ekonomi). Selain itu, penelitian ini menelaah pada jangka waktu yang relatif pendek. Pengaruh kesehatan bisa saja terjadi pada waktu yang relatif panjang. Sedangkan kinerja pendidikan dan kesejahteraan masyarakat berpengaruh terhadap PDRB. Pendidikan yang merupakan modal manusia dapat mendorong produktivitas sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi (PDRB). Begitu pula dengan indeks pengeluaran sebagai cerminan konsumsi juga dapat mendorong peningkatan PDRB.

 

Saran

Secara praktis bahwa pemerintah dapat menggunakan evaluasi dampak pembangunan melalui kerangka logic model seperti dalam penelitian ini sebagai bahan evaluasi. Kerangka ini dapat memberikan gambaran rasional serta uji empiris peran pemerintah terhadap indikator kinerja (hasil pembangunan) sesuai dengan fungsinya. Hal tersebut dirasa lebih baik daripada penilaian keberhasilan yang hanya bersifat self assessment dan deskriptif. Selain itu, pemerintah perlu menggunakan komponen penyusun indeks pembangunan manusia sebagai outcome dalam perencanaan pembangunan yang ditetapkan. Bila dilihat hanya dari nilai umum IPM dirasa tidak spesifik sesuai dengan fungsi, serta tidak dapat dibedakan jelas fungsi mana yang memberikan gambaran keberhasilan serta membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan komponen IPM berupa indeks pendidikan dan indeks pengeluaran, menjadikan hasil pembangunan dapat diidentifikasi lebih spesifik berdasarkan fungsi serta mendukung dampak pada pertumbuhan ekonomi. Mengingat dua indeks tersebut (indeks pendidikan dan indeks pengeluaran) signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, maka penggunaan indeks-indeks tersebut sebagai outcome (indikator kinerja) dinilai cocok. Indeks pendidikan cocok digunakan sebagai indikator kinerja atas intervensi pemerintah pada kinerja pendidikan. Begitu pula indeks pengeluaran cocok digunakan sebagai indikator kinerja atas intervensi pemerintah kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perlu juga pemerintah NTB untuk memberikan perhatian khusus pada pendidikan di pulau Lombok. Sebab, rata-rata lama sekolah kabupaten/kota di pulau Lombok mayoritas lebih rendah dibandingkan yang di pulau Sumbawa, kecuali kota Mataram. Dari sisi indeks pengeluaran, pemerintah perlu memperhatikan khusus pada daerah di wilayah pulau Sumbawa. Perbaikan pada pengeluaran perkapita di daerah-daerah tersebut perlu dilakukan agar tidak tertinggal serta tidak terjadi kesenjangan.

Adapun hasil penelitian berupa tidak signifikannya pengeluaran pemerintah (pada fungsi kesehatan, pendidikan dan ekonomi) perlu menjadi perhatian. Oleh sebab itu, pemerintah perlu meningkatkan akuntabilitasnya yaitu akuntabilitas keuangan yang dilihat dari opini BPK yang wajar tanpa pengecualian (sudah dicapai semua kabupaten kota pada tahun terakhir penelitian) serta nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah menurut kemenpan RB) yang semakin bagus.

Untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga perlu mendorong perbaikan pada beberapa variabel lain. Sebab hasil pada penggunaan variabel kontrol pada penelitian ini terbukti berpengaruh. Untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat dan kinerja pendidikan, pemerintah perlu mendorong peningkatan pada total konsumsi rumah tangga. Sedangkan untuk meningkatkan indeks pengeluaran sebagai tanda kesejahteraan masyarakat, pemerintah perlu mendorong peningkatan modal tetap bruto (investasi). Perbaikan pada aspek-aspek tersebut nantinya akan memacu kenaikan nilai indeks pembangunan manusia. Sedangkan dari sisi peningkatan pertumbuhan ekonomi perlu meningkatkan ekspor. Sebab ekspor juga terbukti memiliki pengaruh nyata pada pertumbuhan ekonomi di NTB.

 

Sumber:

Fadlli, Muhammad Dzul. (2019). ANALISIS INDIKATOR KINERJA UNTUK EVALUASI PEMBANGUNAN DENGAN KERANGKA LOGIC MODEL PADA SEKTOR KESEHATAN, PENDIDIKAN DAN EKONOMI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PADA TAHUN 2010-2016. Universitas Brawijaya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top