Free rider (Penumpang Gelap) dalam ekonomi publik

Permasalahan free rider (penumpang gelap) adala salah satu isu penting didalam pembahasan ekonomi publik. dalam sistem harga pasar, keberadaan free rider ini dapat menyebabkan terjadinya distorsi harga pasar. Pada kesempatan ini kita ingin membahas lebih jauh mengenai apa itu free rider dan bagaimana perilakunya.

Free rider (penumpang gelap) adalah keengganan individu-individu untuk berkontribusi secara sukarela dalam mendukung penyediaan barang publik. Atau dengan Bahasa lainnya bahwa free rider adalah seseorang yang mencari/menikmati keuntungan atas barang publik yang dibiayai orang lain tanpa individu tersebut memberikan kontribusi biaya dalam pembiayaan barang publik yang disediakan. Masalah free rider adalah masalah yang harus dihadapi ketika membicarakan barang publik akan disediakan.

Bagi anda yang bingung dengan istilah barang publik, sebaiknya baca terlebih dahulu tulisan kami sebelumnya tentang barang publik.

Baca disini: Barang Publik

Banyak dari penyediaan barang publik yang penting seperti program kesehatan publik dan pertahanan nasional memiliki sifat yang tidak dapat dikecualikan (non excludable). Barang publik murni mempunyai sifat yang tidak dapat dikecualikan dan tidak bersaing sehingga semua orang dapat menikmatinya secara gratis. Sehingga pembiayaan menggunakan sistem harga tidak dapat dilakukan.

Rasionalisasi sistem harga yang tidak dapat dilakukan membawa implikasi bahwa pasar persaingan tidak akan bisa menghasilkan jumlah barang publik yang mencapai pareto efisien. Misalkan semua orang menganggap bahwa pertahanan nasional itu penting namun pemerintah tidak menyediakannya. Akankah pihak swasta mau menyediakannya? Bila pihak swasta yang menyediakannya tentu akan membutuhkan biaya. Sedangkan manfaatnya akan dirasakan oleh semua orang. Tapi disisi lain tidak ada insentif yang akan didapatkan pihak swasta dari menyediakan pertahanan nasional secara sukarela. Pihak swasta tidak akan mau membiayai barang publik.

Sistem harga tidak dapat diterapkan dalam kasus penyediaan barang publik tertentu. Dan solusi terbaiknya bukanlah dengan menyelenggarakan secara sendiri oleh swasta. Bila barang publik harus disediakan, maka peran pemerintah harus mengambil tanggungjawab untuk menyediakan barang publik. Oleh sebab itu, dalam penyelenggaraan barang publik, individu dipaksa untuk berkontribusi melalui perpajakan.

Pemerintah memang perlu menerapkan pajak pembiayaan barang publik karena melakukan secara sukarela pun tidak bisa dilakukan. Barang publik merupakan yang dibutuhkan dan memberi manfaat untuk banyak orang. Sehingga akan adanya sebagian masyarakat yang sadar akan pentingnya barang publik dan bersedia membayar atau ikut berkontribusi sukarela untuk penyediaannya.

Namun, dalam pembiayaan barang publik tersebut akan ada individu yang tidak mau berkontribusi secara sukarela untuk mendukung penyediaan barang publik. Keengganan individu untuk berkontribusi secara sukarela inilah yang dianggap sebagai permasalahan free rider.

Free rider memang dapat menjadi alasan yang logis bagi seseorang. Strategi free rider menjadikan dia menikmati barang publik tanpa membayar namun orang lain yang menanggung pembiayaan tersebut. Dalam komunitas yang besar (seperti daerah atau negara) masyarakat memiliki keterbatasan informasi. Orang-orang yang sadar akan pentingnya barang publik dan mau berkontribusi secara sukarela dalam membiayai pengadaan barang publik tersebut relatif sedikit. Ada sebagian orang yang akan berpikir untuk tidak perlu ikut membayarnya secara sukarela. Toh nanti akan dapat menikmatinya juga tanpa harus bayar. Inilah contoh kasus free rider muncul.

Bayangkan bila semua orang memilih strategi free rider seperti diatas. Lantas siapa yang membiayai barang publik? Semua orang mendapatkan kondisi lebih buruk, karena barang publik yang dibutuhkan tidak tersedia. Perlu diingat bahwa barang publik ini barang yang dibutuhkan oleh banyak orang dan menjadi kebutuhan masyarakat. Dalam komunitas yang besar, katakanlah pembiayaan barang publik dilakukan oleh segilintir orang yang mau membayar secara sukarela. Tetap saja pembiayaan secara sukarela oleh segelintir orang ini tidak akan mampu memenuhi semua kebutuhan barang publik yang banyak dibutuhkan. Sehingga produksi barang publik yang terjadi menjadi tidak cukup.

Disatu sisi masyarakat membutuhkan adanya ketersediaan barang publik dalam jumlah besar untuk kebutuhan seluruh masyarakat. Namun disisi lain menghadapi problematika free rider (penumpang gelap). Dengan demikian, pemerintah harus menyediakan pembayaran yang dapat mewajibkan seluruh anggota masyarakat ikut membayar. Sehingga dalam penyelenggarakan dan pembiayaan barang publik, pemerintah dapat menerapkan pajak. Instrumen pajak ini dapat menjadi salah satu cara mewajibkan masyarakat untuk mau ikut membayar penyediaan barang publik dan menghindari kemungkinan adanya kasus free rider.