Peran Pemerintah Dalam Perekonomian

Pada pembahasan mengenai peran pemerintah dalam perekonomian ini akan diuraiakan dalam 2 bagian yaitu pertama, terkait alasan peran negara dalam perekonomian, dan bagian kedua akan di jelaskan tiga peran pemerintah dalam perekonomian.

Alasan peran negara dalam perekonomian

Sistem ekonomi pasar beroperasi di bawah mekanisme harga. Konsumen menunjukkan keinginan untuk membeli komoditas dengan harga tertentu untuk memaksimalkan utilitas mereka. Di sisi lain, produsen ditujukan untuk memaksimalkan keuntungan mereka untuk apa yang mereka hasilkan. Dalam ekonomi pasar, tidak ada pembenaran untuk intervensi/peran negara dalam perekonomian.

Namun, pasar seringkali berjalan tidak efesien sebagaimana yang diharapkan sehingga terjadi kegagalan pasar. Adanya kegagalan pasar tersebut menuntut agar adanya tugas negara dalam perekonomian untuk mengintervensi pasar. Ada beberapa alasan yang mengharuskan intervensi/peran negara dalam perekonomian seperti yang dibahas di bawah ini:

(a) Untuk menghindari monopoli: monopoli adalah situasi di mana seorang penjual berkuasa atas seluruh industri. Hanya terdapat satu penjual tunggal, sedangkan pembeli banyak. Pembeli terpaksa membeli komoditas dengan harga yang ditetapkan oleh perusahaan monopoli. Kondisi ini dapat membuat konsumen menerima harga yang mahal. Oleh karena itu, pemerintah harus ikut terlibat dalam perekonomian agar tidak terjadi monopoli.

(B) Untuk mempertahankan mekanisme harga: ada kemungkinan berlaku mekanisme harga yang tidak dapat dibenarkan bahkan oleh sistem pasar persaingan sempurna. Pemerintah dapat memantau harga yang ditetapkan oleh pasar dan melindungi konsumen dari beban harga yang tidak dapat dibenarkan.

(C) Untuk memenuhi Eksternalitas: Eksternalitas mewakili kegiatan yang mempengaruhi orang lain menjadi lebih baik atau lebih buruk, tanpa orang lain membayar atau diberi kompensasi untuk kegiatan tersebut. Eksternalitas ada ketika biaya atau manfaat pribadi tidak sama dengan biaya atau manfaat sosialnya.

Contohnya pencemaran lingkungan. Perusahaan yang menjual barang kadang tidak memperhitungkan biaya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh bisnisnya. Sehingga harga jual barangnya menjadi lebih murah, padahal ada biaya kerusakan lingkungan yang harus ditanggung. Untuk mengatasi eksternalitas ini, dibutuhkan peran pemerintah dalam perekonomian.

(d) Meningkatkan kesejahteraan dan manfaat sosial. Alasan kuat lain untuk peran pemerintah dalam ekonomi pasar adalah kesejahteraan dan manfaat sosial. Salah satu tugas pemerintah terpilih untuk bekerja demi kesejahteraan masyarakat, untuk menyediakan barang publik dan layanan sosial, seperti rumah sakit, fasilitas pendidikan, taman, museum, air dan saluran pembuangan, listrik, tunjangan hari tua, beasiswa, dll; dan melindungi orang-orang dari kejahatan ekonomi.

(e) Untuk mengatasi masalah makro-ekonomi modern. Tugas pemerintah untuk memastikan bahwa negara itu berada di arah yang benar dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah harus memastikan inflasi yang terkendali, peluang kerja yang lebih besar, kemajuan teknologi yang cepat, pembentukan modal yang memadai, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

 

3 peran pemerintah dalam perekonomian

Peran pemerintah dalam perekonomian akan tercermin dari kebijakan ekonomi yang di ambil pemerintah. Intervensi pemerintah dalam perekonomian sebagai wujud keterlibatnya didalam ekonomi. Kebijakan yang diambil pemerintah akan direfleksikan dalam bentuk anggaran pemerintah.

Dalam penggunaan anggaran pemerintah, ada tiga prinsip utama yang menjadi peran pemerintah dalam perekonomian yang terdiri dari fungsi alokasi, fungsi stabilisasi, dan fungsi distribusi. Dengan melakukan ketiga fungsi tersebut, peran pemerintah dapat mempengaruhi perekonomian.

Berikut ini akan di jelaskan tiga peran pemerintah dalam perekonomian:

Fungsi alokasi

Fungsi alokasi pemerintah dalam penganggaran menentukan bagaimana pendapatan pemerintah akan dibelanjakan. Karena proporsi anggaran digunakan untuk kebutuhan pengeluaran publik, keputusan alokasi anggaran menjadi lebih signifikan dalam hal politik dan ekonomi. Perdebatan tentang bagaimana sumber daya yang langka ini harus dialokasikan telah berlangsung selama ratusan tahun. Meskipun banyak metode penentuan prioritas penggunaan anggaran telah muncul, namun tidak ada yang dapat memuaskan semua pihak secara penuh.

Para ekonom telah berupaya memberikan kriteria obyektif untuk pengeluaran publik melalui apa yang disebut teori barang publik. Secara umum diakui bahwa beberapa barang yang dibutuhkan oleh publik tidak dapat disediakan melalui pasar swasta.

Mercusuar adalah salah contoh klasik dari barang publik. Biaya mercusuar sedemikian rupa sehingga tidak ada pemilik kapal yang mau membiayainya. Di sisi lain, jika mercusuar disediakan untuk satu pemilik kapal, dapat dibuat tersedia untuk semua tanpa biaya tambahan. Memang itu harus tersedia untuk semua karena tidak ada cara praktis untuk mengecualikan kapal dari menggunakan fasilitas yang disediakan oleh mercusuar, bahkan jika pemiliknya telah menolak untuk membayarnya.

Satu-satunya metode praktis untuk menyediakan layanan tersebut adalah dengan tindakan kolektif melalui penyediaan barang publik. Dengan demikian, peran pemerintah melalui fungsi alokasi anggaran dalam keuangan negara (apbn) dapat menyediakan barang publik seperti contoh kasus mercusuar tersebut.

Konsep barang jasa membantu pemerintah dalam menentukan barang publik atau barang lain yang harus disediakan. Selain barang publik, ada juga disebut merit good yang menuntuk pemerintah untuk turun berperan dalam perekonomian. Merit Good adalah komoditas yang disediakan sektor publik secara gratis atau murah karena pemerintah ingin mendorong konsumsinya.

Contoh merit goog adalah barang-barang seperti perumahan bersubsidi atau layanan sosial yang sebagian besar membantu orang miskin. Bisa juga dalam bentuk layanan perawatan kesehatan, yang membantu orang miskin dan lanjut usia. Merit good umumnya dianggap memiliki jasa yang cukup besar dan karenanya memiliki klaim kuat untuk dialokasikan dana oleh pemerintah.

Dalam penganggaran (belanja pemerintah), pemerintah dapat mengalokasikan uang yang dimiliki untuk berbagai macam kebutuhan. Mulai dari alokasi anggaran untuk membangunan jalan, jembatan atau membeli senjata. Mulai dari untuk fungsi kesehatan, pendidikan bahkan hingga untuk kebutuhan ekonomi. Fungsi alokasi anggaran pemerintah ini mencakup aspek yang luas. Untuk apa saja pemerintah mengalokasikan anggaran yang dimiliki dapat dipelajari lebih jauh dalam belanja pemerintah.

 

Fungsi stabilisasi

Stabilisasi ekonomi adalah salah satu tujuan yang berusaha dicapai pemerintah melalui manipulasi kebijakan fiskal dan moneter. Fungsi stabilisasi digunakan pemerintah untuk menstabilkan kodisi perekonomian. Cara yang digunakan dapat melalui kebijakan moneter dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal berkaitan dengan pajak (pendapatan) dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan kebijakan moneter terkait pasar keuangan dan pasokan kredit, uang, dan aset keuangan lainnya. Adapun tujuan stabilisasi misalnya mencapai lapangan kerja penuh, inflasi terkendali, dan neraca pembayaran yang seimbang.

Kebijakan stabilisasi yang membutuhkan pemikiran teoretis jika ingin menerangkan peran pemerintah dalam perekonomian. Salah satu teori yang menyediakan pondasi ini milik Keynes. Dalam Teori Umum tentang Ketenagakerjaan, Bunga, dan Uang (1935–1936) ia berusaha menunjukkan bahwa ekonomi kapitalis dengan sistem pasar yang bersifat desentralisasi tidak secara otomatis menghasilkan lapangan kerja penuh dan harga stabil. Pemerintah harus menempuh kebijakan stabilisasi yang disengaja.

Ada banyak kontroversi di antara para ekonom mengenai substansi dan makna kontribusi teoretis Keynes. Pada dasarnya, ia berpendapat bahwa tingkat pengangguran yang tinggi mungkin bertahan tanpa batas waktu kecuali pemerintah mengambil tindakan moneter dan fiskal.

Pada saat itu ia percaya bahwa tindakan fiskal kemungkinan lebih efektif daripada tindakan moneter. Dalam kasus depresi mendalam tahun 1930-an, suku bunga tidak lagi memberikan banyak pengaruh pada cara-cara pemilik kekayaan menggunakan dana mereka. Mereka mungkin memilih untuk memegang uang tunai yang lebih besar daripada menghabiskan lebih banyak uang seperti yang disarankan teori tradisional.

Pandangan pesimistis Keynes tentang kebijakan moneter memiliki pengaruh kuat pada para ekonom dan pemerintah selama dan segera setelah Perang Dunia II. Hasilnya bahwa kebijakan moneter tidak banyak dicoba selama tahun 1940-an. Sering terlupakan dalam diskusi terkait kebijakan saat itu bahwa pandangan Keynes tentang kemanjuran kebijakan moneter tersebut menyangkut situasi khusus yang terjadi tahun 1930-an.

Namun dari gagasan Keynes mengenai efektifnya kebijakan fiskal ini menjadi salah satu pondasi bahwa peran pemerintah penting dalam perekonomian. Dalam kondisi perekonomian yang menghadapi depresi berat saat itu, peran pemerintah diarahkan untuk menstabilisasi keadaan perekonomian. Disinilah salah satu peran pemerintah untuk fungsi stabilisasi.

Gagasan lain yang berpengaruh yang terkandung dalam tulisan Keynes adalah stagnasi ekonomi. Dia menyarankan bahwa di negara-negara industri maju orang cenderung menabung lebih banyak ketika pendapatan mereka tumbuh lebih besar dan konsumsi swasta cenderung menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih kecil dari pendapatan nasional. Ini menyiratkan bahwa investasi harus mengambil bagian yang terus-menerus lebih besar dari pendapatan nasional untuk mempertahankan pekerjaan penuh.

Keynes ragu bahwa investasi akan naik cukup untuk mencapai kebutuhan tersebut. Keynes agak pesimis tentang kemungkinan mencapai pekerjaan penuh dalam jangka panjang. Dia dengan demikian menyarankan bahwa mungkin ada beberapa kecenderungan permanen untuk tingkat pengangguran yang tinggi.

Keinginan mengejar kebijakan untuk mempertahankan tingkat pekerjaan yang tinggi umumnya diterima di sebagian besar negara industri setelah perang. Pada tahun 1944 pemerintah Inggris menyatakan dalam Buku Putih tentang Kebijakan Ketenagakerjaan bahwa “pemerintah menerima sebagai salah satu tujuan dan tanggung jawab utama mereka dalam mempertahankan tingkat pekerjaan yang tinggi dan stabil setelah perang.”

Gagasan serupa diungkapkan di Amerika Serikat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 1946, yang menyatakan: “Kongres dengan ini menyatakan bahwa itu adalah kebijakan dan tanggung jawab berkelanjutan dari Pemerintah Federal. . . mempromosikan ketenagakerjaan maksimum, produksi, dan daya beli. Di Swedia, pada tahun 1944 Demokrat Sosial menerbitkan sebuah dokumen yang agak mirip dengan White Paper Inggris, dan deklarasi semacam itu dibuat di Kanada dan Australia.

Dari gambaran diatas, memperlihatkan peran pemerintah dalam menjaga tingkat tenaga kerja penuh dalam perekonomian. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah harus ikut campur tangan dalam mewujudkannya. Pengangguran dapat menjadi masalah dan membawa banyak implikasi. Disini pemerintah perlu berperan menstabilisasi kondisi perekonomian agar mencapai tingkat tenaga kerja penuh.

 

Fungsi distribusi

Fungsi distribusi oleh pemerintah sebenarnya sudah tercakup dalam segala sesuatu yang dilakukan pemerintah. Kebijakan yang diambil pemerintah memiliki beberapa efek pada distribusi pendapatan atau kekayaan di berbagai tingkat masyarakat.

Konsekuensi redistributif dari anggaran pemerintah dapat tercermin dalam berbagai cara. Kadang-kadang pemerintah eksplisit dan kadang-kadang tersembunyi, tidak disengaja, dan dipahami dengan tidak sempurna. Kegiatan pengaturan dan undang-undang (kebijakan pemerintah) terkadang menguntungkan lebih menguntungkan satu kelompok dibandingkan yang lain. Hal seperti ini sudah termasuk didalamnya ada distribusi pendapatan masyarakat yang akan terjadi.

Contohnya dengan pajak progresif. Orang kaya akan mengeluarkan pajak yang lebih besar dibandingkan masyarakat miskin. Orang kaya penyumbang yang lebih banyak. Penggunaan anggaran dari pajak ini bisa untuk perbaikan fasilitas perawatan kesehatan bermanfaat bagi orang sakit, orang tua, dan mereka yang akan memiliki anak. Bila biaya kesehatan digratiskan, artinya semua orang bisa menikmati. Orang miskin dengan sumbangan pajak lebih sedikit dapat menikmati fasilitas kesehatan. Disini ada fungsi distribusi dari pemerintah yang membuat alokasi kekayaan dari orang kaya didistribusikan ke orang miskin melalui kebijakan pemerintah.

Walaupun pemerintah memang mempengaruhi distribusi sumber daya dengan berbagai cara, namun seringkali hal tersebut merupakan produk sampingan dari kebijakan yang pemerintah lakukan. Sudah lama diperdebatkan apakah pemerintah harus mencari secara eksplisit untuk mendistribusikan kembali pendapatan dari si kaya ke si miskin. Dan jika demikian, sampai sejauh mana. Lebih banyak kemurahan hati kepada orang miskin, baik melalui tunjangan yang lebih tinggi atau melalui sistem pajak yang lebih progresif, berarti beban pajak yang lebih tinggi pada orang yang lebih kaya.

Tingkat redistribusi yang tepat telah menjadi subjek literatur luas tentang pajak yang optimal. Tetapi para ekonom umumnya sepakat bahwa penentuan akhir harus melalui proses politik.

Ekonom menunjuk sejumlah argumen yang mendukung eksplisit sebagai lawan dari metode redistribusi tidak langsung. Argumen utama adalah bahwa ini akan memberikan cara yang lebih efisien untuk memberantas kesulitan, penderitaan, atau kelaparan yang parah. Jika dibiarkan sendiri, ekonomi pasar menciptakan korban jiwa di antara mereka yang tidak memiliki keterampilan untuk berpartisipasi penuh atau mereka yang gagal menghasilkan sumber daya yang cukup.

Argumen kedua untuk redistribusi pendapatan adalah bahwa kesejahteraan sosial secara keseluruhan meningkat. Tambahan pendapatan membuat lebih banyak perbedaan dengan standar hidup seseorang yang berpenghasilan 1 juta per bulan dibandingkan dengan seseorang yang menghasilkan 100 juta sebulan.

Argumen lain untuk redistribusi terjadi ketika pasar gagal untuk memungkinkan individu untuk mendistribusikan ulang antara periode dalam kehidupan mereka sendiri. Contoh klasik adalah bahwa orang cenderung memiliki periode pengeluaran tertinggi (sambil membesarkan anak-anak) pada titik-titik pendapatan minimum (di awal kehidupan). Keluarga-keluarga dengan sedikit atau tanpa akses ke pasar kredit dapat melakukan sangat sedikit tentang hal ini. Ini digunakan sebagai satu argumen untuk redistribusi terhadap mereka yang membesarkan anak-anak.

Kelompok argumen terakhir juga menyangkut kegagalan pasar. Jika bidang atau pekerjaan tertentu telah menurun dan tenaga kerja belum menyesuaikan dengan penurunan ini dengan pindah ke daerah lain atau melalui pelatihan ulang, maka beberapa subsidi untuk mengurangi dampak resesif mungkin dianggap tepat. Sebagian besar negara mendistribusikan kembali dari daerah yang lebih kaya ke negara-negara yang telah menurun, atau mereka mengalokasikan dana untuk program khusus yang dirancang untuk membantu kelompok-kelompok tertentu.

Berbagai argumentasi ini mencoba untuk memberikan alasan atas peran pemerintah dalam perekonomian. Peran pemerintah dengan fungsi distribusi ini mencoba mengarahkan kebijakan pemerintah secara tidak langsung juga mendistribusikan kekayaan dari satu pihak ke pihak lain. Hal seperti ini perlu dilakukan untuk mendorong pemerataan.