Sederhananya, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah terkait pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Dalam konteks ekonomi, kita mengenal dua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal berhubungan dengan tindakan yang dilakukan dalam memperoleh pendapatan/penerimaan Negara dan juga tindakan pemerintah didalam belanja pemerintah.
Pemerintah memiliki peranan penting didalam perekonomian. Kebijakan yang dibuat dapat mempengaruhi kondisi perekonomian. Termasuk kebijakan fiskal dapat mempengaruhi berbagai sisi kehidupan masyarakat. Namun, sebelum membahas lebih jauh mengenai seperti apa itu kebijakan fiskal dan bagaimana dampaknya bagi perekonomian, mari kita awali pembahasan ini mengetahui terlebih dahulu pengertian dari kebijakan fiskal itu sendiri.
Pengertian Kebijakan Fiskal
Beberapa pengertian kebijakan fiskal diantaranya:
Menurut Case, Fair, dan Oster
Pengertian kebijakan fiskal adalah keputusan pemerintah tentang berapa banyak pajak dan pengeluaran. Pemerintah mengumpulkan pajak dari rumah tangga dan perusahaan dan membelanjakan dana tersebut untuk barang dan jasa mulai dari rudal hingga taman hingga pembayaran Jaminan Sosial hingga jalan raya antar negara bagian. Pajak berupa pajak penghasilan pribadi, pajak Jaminan Sosial, dan pajak keuntungan perusahaan. (Case et al., 2012)
Menurut Mankiw
Arti Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengacu pada pilihan pemerintah mengenai keseluruhan tingkat belanja atau pajak pemerintah. Kebijakan fiskal mampu mempengaruhi tabungan, investasi, dan pertumbuhan dalam jangka panjang. Namun, dalam jangka pendek, efek utama dari kebijakan fiskal adalah pada permintaan agregat untuk barang dan jasa. (Mankiw, 2003)
Menurut The Merriam-Webster.com Dictionary
Definisi Kebijakan fiskal menurut kamus Merriam-Webster adalah kebijakan keuangan pemerintah khususnya perihal anggaran dan metode serta waktu peminjaman.
Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan diatas, secara sederhana dapat dipandang bahwa definisi kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah terkait perpajakan (penerimaan) dan belanja negara. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dapat dikombinasikan untuk mengarahan pada pencapaian tujuan ekonomi suatu negara.
Terdapat berbagai macam sumber pendapatan Negara diantaranya pajak/retribusi, hibah bahkan hingga penerimaan Negara bukan pajak. Meskipun demikian, sumber pendapatan Negara yang paling besar masih melalui pajak. Secara lebih rinci mengenai sumber-sumber pendapatan Negara dapat dibaca pada tulisan lainnya.
Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya membutuhkan biaya/dana untuk membiayai kegiatan/program yang dijalankan. Oleh karena, pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah melalui pajak dan yang lainnya akan dipergunakan untuk belanja pemerintah. Belanja pemerintah mencakup banyak hal.
Belanja pemerintah pemerintah dalam APBN/APBD biasanya dapat dikelompokkan berdasarkan organisasi, jenis, dan fungsi. Belanja pemerintah diklasifikasi berdasarkan instansi semisal untuk DPRD, Kementerian Keuangan, BAPPENAS, OPD, dll merupakan contoh klasifikasi berdasarkan organisasi. Belanja pemerintah juga dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis belanja yang dilakukan seperti contoh untuk belanja pegawai, belanja modal, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja barang, dsb. Adapun klasifikasi belanja pemerintah berdasarkan fungsi contohnya belanja untuk keperluan fungsi agama, fungsi pelayanan umum, fungsi ekonomi, fungsi pertahanan, fungsi perlindungan lingkungan hidup, fungsi kesehatan, fungsi pendidikan, fungsi pariwisata dan budaya.
Pendapatan dan belanja pemerintah mencakup banyak aspek. Kebijakan pemerintah yang mengatur terkait pendapatan dan belanja pemerintah inilah yang dikatakan sebagai kebijakan fiskal. Karena kebijakan fiskal ini mencakup banyak aspek, sehingga kebijakan fiskal dapat berdampak pada banyak aspek ekonomi dan kehidupan masyarakat.
Contoh kebijakan fiskal
Sebagai contoh, dulu harga BBM di Indonesia murah. Masyarakat membeli BBM dengan harga murah, padahal harga asli BBM jauh lebih mahal dari harga yang dibayarkan masyarakat. Kenapa bisa murah? Hal itu terjadi karena pemerintah yang “membayar” sebagian lagi harga BBM tersebut. Harga BBM mendapatkan subsidi dari pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal dengan belanja subsidi harga BBM. Artinya pemerintah yang membayarkan sebagian harga BBM untuk masyarakat sehingga masyarakat menikmati harga lebih murah.
Lantas bagaimana dampaknya?
Karena harga BBM murah, maka biaya transportasi menjadi lebih murah. Sewa angkot/angkutan umum tentu lebih murah. Selain itu, banyak banyak barang-barang yang dijual juga membutuhkan biaya transportasi untuk memindahkan barang dari satu daerah ke daerah lain. Dengan biaya transportasi yang lebih murah, membuat biaya yang dikeluarkan penjual lebih rendah, sehingga harga barang dapat dijual lebih murah. Bayangkan berapa banyak harga barang yang lebih murah didapatkan saat biaya transportasi lebih murah? Inilah ilustrasi dari dampak kebijakan fiskal dalam perekonomian. Hal ini baru dari satu aspek. Kebijakan fiskal mencakup banyak hal dan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat luas.
Baca juga: Belanja pemerintah pusat dalam APBN
Baca juga: Perekonomian dalam negeri (ekonomi tertutup)
Dasar teori dari Kebijakan fiskal banyak melandasakan diri pada teori-teori ekonomi Keynesian. Keynesian memandang bahwa peran pemerintah dapat memberi pengaruh pada tingkat produktivitas ekonomi makro dengan cara meningkatkan ataupun menurunkan tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah. Pengaruh kebijakan ini dapat menjaga inflasi, meningkatkan lapangan kerja dan mempertahankan nilai uang yang sehat. Melalui kebijakan ini, peran pemerintah dapat mempengaruhi ekonomi suatu negara.
Intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dapat mempengaruhi kondisi perekonomian. Kebijakan fiskal sebagian besar didasarkan pada gagasan ekonom Inggris John Maynard Keynes (1883-1946), yang berpendapat bahwa pemerintah dapat menstabilkan siklus bisnis dan mengatur output ekonomi dengan menyesuaikan kebijakan pengeluaran dan pajak. Teori Keynes dikembangkan sebagai respons terhadap kejadian Great Depression di Amerika Serikat.
Peran dan Jenis kebijakan Fiskal
Pada bagian ini kita akan membahas Jenis-Jenis Kebijakan fiskal dan bagaimana peran kebijakan fiskal dalam mempengaruhi kondisi perekonomian. Secara Umum kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu netral, ekspansif dan kontraktif.
Dari penjelasan sebelumnya dapat dipahami bahwa kebijakan fiskal mengarah pada pengaturan dua hal yaitu mengatur pengeluaran pemerintah (pajak) dan mengatur belanja pemerintah. Terdapat 3 kemungkinan didalam pengelolaan kebijakan fiskal tersebut. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal yang bersifat netral, ekspansif dan kontraktif.
Untuk memahami ketiga jenis kebijakan fiskal tersebut, silahkan simak pembahasan berikut ini:
Kebijakan Fiskal Ekspansif
Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan fiskal pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pajak atau meningkatkan pengeluaran pemerintah. Dari pernyataan tersebut, ada dua hal yang dapat perlu digaris bawahi dari kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif yaitu 1) pemerintah dapat menerapkan kebijakan menurunkan tingkat penerimaan pajak; 2) pemerintah menerapkan kebijakan untuk belanja lebih banyak dibandingkan penerimaan negara. Dengan melakukan salah satu dari kedua hal tersebut akan mendorong uang semakin banyak yang dapat dibelanja masyarakat didalam perekonomian.
Logika di balik pendekatan kebijakan fiskal ekspansif adalah bahwa ketika orang membayar pajak yang lebih rendah, mereka memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan atau diinvestasikan, yang memicu permintaan barang/jasa yang lebih tinggi. Permintaan itu membuat perusahaan mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja, mengurangi pengangguran, dan bersaing lebih keras untuk mendapatkan tenaga kerja. Pada gilirannya, ini berfungsi untuk menaikkan upah dan memberi konsumen lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan dan diinvestasikan. Ini adalah siklus baik yang diharapkan dari kebijakan fiskal ekspansif.
Dalam kebijakan fiskal ekspansif, Pemerintah mungkin menurunkan tarif pajak untuk meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Atau dengan pilihan lain yaitu pemerintah dapat mencari ekspansi ekonomi melalui peningkatan pengeluaran. Misalnya dengan membangun lebih banyak jalan raya, ini dapat meningkatkan lapangan kerja, mendorong permintaan dan pertumbuhan.
Kebijakan fiskal ekspansif biasanya ditandai dengan pengeluaran defisit ketika pengeluaran pemerintah melebihi penerimaan dari pajak dan sumber lainnya. Dalam praktiknya, pengeluaran defisit cenderung dihasilkan dari kombinasi pemotongan pajak dan pengeluaran yang lebih tinggi.
Dari sisi lain, defisit yang meningkat adalah di antara keluhan tentang kebijakan fiskal ekspansif. Kritik atas kebijakan defisit sering diarahkan kepada pemerintah karena dapat membebani pertumbuhan ekonomi dan akhirnya menciptakan kondisi yang tidak efisien. Dalam hal ini, memang kebijakan tidak selalu efektif di semua kondisi. Kebijakan fiskal ekspansif cenderung dipilih saat kondisi mengalami resesi.
Kebijakan Fiskal Kontraktif
Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan fiskal pemerintah dengan tujuan untuk menaikkan tingkat pajak atau mengurangi pengeluaran pemerintah. Dalam menghadapi meningkatnya inflasi dan gejala ekspansi lainnya, pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal kontraktif, agar mengembalikan keseimbangan ke siklus ekonomi. Pemerintah melakukan ini dengan mengurangi pengeluaran publik dan memotong gaji sektor publik atau pekerjaan.
Jika ekspansi biasanya mengarah pada defisit, kebijakan fiskal kontraktif biasanya ditandai dengan surplus anggaran. Namun kebijakan ini jarang digunakan. Karena alat kebijakan yang lebih disukai untuk mengerem pertumbuhan yang tidak berkelanjutan adalah kebijakan moneter.
Kebijakan Fiskal Netral
Kebijakan fiskal netral adalah kebijakan fiskal yang mana terjadi keseimbangan antara penerimaan negara dengan belanja pemerintah. Sehingga pada kebijakan ini pemerintah memilih anggaran yang seimbang. Karena jumlah penerimaan sama dengan jumlah yang dibelanjakan.
Tujuan Kebijakan Fiskal
Beberapa peran dan tujuan kebijakan fiskal yang ingin dicapai dari penerapan kebijakan tersebut diantaranya:
- Tingkat tenaga kerja penuh
- Stabilitas harga
- Mempercepat laju pertumbuhan ekonomi
- Alokasi sumber daya yang optimal
- Distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil
- Stabilitas ekonomi
- Pembentukan dan pertumbuhan modal
- Mendorong investasi
Contoh
Beberapa diantara contoh kebijakan fiskal adalah:
- Kebijakan Tax Amnesty. Dalam kebijakan tax amnesty yang terjadi adalah pembebasan pajak untuk masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya. Tentunya dengan berbagai syarat dan ketentuan sesuai regulasi yang ada. Selama ini banyak terjadi masyarakat yang tidak membayar pajak dan tidak mau melaporkan kekayaannya. Dengan kebijakan tax amnesty ini mendorong masyarakat untuk melaporkan kekayaannya. Pada awalnya memang terjadi penghapusan pajak, namun untuk jangka kedepannya pemerintah dapat menerapkan pajak kepada mereka. Dari sini pendapatan pemerintah dapat meningkat. Kebijakan fiskal melalui tax amnesty ini mendorong peningkatan pendapatan pemerintah melalui pajak. Kebijakan ini dikatakan sebagai contoh kebijakan fiskal karena pada sisi ini pemerintah mempengaruhi penerimaan negara melalui pajak.
- Kebijakan Subsidi BBM. Kebijakan subsidi BBM sudah diberikan ilustrasi diatas. Pada dasarnya apabila pemerintah menerapkan kebijakan fiskal dengan membelanjakan uang pemerintah untuk mensubsidi BBM, dampaknya harga BBM akan lebih murah. Dengan BBM lebih murah akan berdampak juga pada berbagai harga barang dipasar. Kebijakan ini termasuk kebijakan fiskal karena subsidi yang diberikan pemerintah berasal dari belanja pemerintah. Pengaturan pengeluaran pemerintah ini termasuk dalam contoh kebijakan fiskal.
- Kebijakan BLT
- Kebijakan prioritas pembangunan nasional
- Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET)
Semoga pembahasan tentang kebijakan fiskal ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampaikan saran dan masukan yang membangun pada kolom komentar 🙂