Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan pemerintah terkait pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Kebijakan fiskal merupakan salah satu cara peran pemerintah dalam perekonomian. Kebijakan fiskal sebagian besar didasarkan pada gagasan ekonom Inggris John Maynard Keynes (1883-1946), yang berpendapat bahwa pemerintah dapat menstabilkan siklus bisnis dan mengatur output ekonomi dengan menyesuaikan kebijakan pengeluaran dan pajak.
Teori Keynes dikembangkan sebagai respons terhadap kejadian Great Depression di Amerika Serikat. Teori Keynes menentang asumsi ekonomi klasik bahwa kejadian great depression menunjukkan ekonomi sedang mengoreksi diri. Gagasan Keynes sangat berpengaruh dan mengarah ke New Deal di AS, yang melibatkan pengeluaran besar-besaran oleh pemerintah untuk proyek pekerjaan umum dan program kesejahteraan sosial. Kebijakan pemerinta dalam mengatur besar atau kecilnya belanja pemerintah inilah contoh kebijakan fiskal.
Pada kesempatan ini membahas lebih dalam beberapa hal mengenai kebijakan fiskal. Beberapa poin yang dibahas pada pembahasan ini yaitu
- Pengertian Kebijakan Fiskal
- Contoh Kebijakan Fiskal
- Tujuan Kebijakan Fiskal
- Jenis kebijakan fiskal (ekspansif dan kontraktif).
Pengertian Kebijakan Fiskal
Pengertian kebijakan fiskal adalah cara menyesuaikan pengeluaran dan tarif pajak oleh pemerintah untuk memengaruhi perekonomian. Penggunaan pengeluaran pemerintah dan kebijakan pajak untuk mempengaruhi kondisi ekonomi, termasuk permintaan barang dan jasa, pekerjaan, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Pengertian yang diambil dari Wikipedia menerangkan bahwa pengertian Kebijakan fiskal adalah kebijakan untuk mengarahkan perekonomian melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Pendapatan pemerintah biasanya berasal dari pajak yang dipungut.
Referensi dalam kamus The Merriam-Webster.com Dictionary memberikan Pengertian Kebijakan fiskal adalah kebijakan keuangan pemerintah khususnya perihal anggaran dan metode serta waktu peminjaman dan khususnya dalam kaitannya dengan kebijakan kredit bank sentral.
Secara sederhana dapat dipandang bahwa definisi Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah terkait perpajakan (penerimaan) dan belanja negara. Kebijakan fiskal dan moneter dapat dikombinasikan untuk mengarahkan tujuan ekonomi suatu negara.
Baca juga: Kebijakan Moneter
Baca juga: Belanja pemerintah pusat dalam APBN
Baca juga: Perekonomian dalam negeri (ekonomi tertutup)
Dasar teori dari Kebijakan fiskal banyak melandasakan diri pada teori-teori ekonomi Keynesian. Teori ini menyatakan bahwa peran pemerintah dapat memberi pengaruh pada tingkat produktivitas ekonomi makro dengan cara meningkatkan ataupun menurunkan tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah. Pengaruh kebijakan ini dapat menjaga inflasi, meningkatkan lapangan kerja dan mempertahankan nilai uang yang sehat. Melalui kebijakan ini, peran pemerintah dapat mempengaruhi ekonomi suatu negara.
Contoh kebijakan fiskal di Amerika pada 2012, terjadi kekhawatiran bahwa kenaikan tarif pajak disertai pemotongan pengeluaran pemerintah secara bersamaan yang akan dilakukan pada 2013, akan membawa AS pada resesi kembali. Kongres A.S. berusaha menghindari permasalahan tersebut dengan meloloskan American Relief Wajib Pajak.
American Taxpayer Relief Act of 2012 adalah undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden Barack Obama pada Januari 2013. Undang-undang tersebut membuat banyak pemotongan pajak yang diperkenalkan antara tahun 2001 dan 2010 bersifat permanen dan memperpanjang beberapa bentuk keringanan pajak lainnya hingga lima tahun.
Tujuan Kebijakan Fiskal
Pada bagian ini kita akan membahas tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi negara berkembang. Secara umum tujuan kebijakan fiskal dapat diuraikan sebagai berikut:
- Pekerjaan penuh
Tujuan kebijakan fiskal yang pertama dan terpenting adalah untuk mencapai dan mempertahankan lapangan kerja penuh dalam suatu ekonomi. Tingkat pekerja penuh dan kecilnya pengangguran menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh semua negara. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan intervensi-intervensi untuk mengatasi dan menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Pemerintah mendorong terciptanya lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Selain itu, pemerintah juga biasanya mendorong pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.
Baca juga: Pengangguran
Baca juga: Permintaan tenaga kerja
Baca juga: Penawaran tenaga kerja
- Stabilitas harga
Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah utamanya diperuntukkan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas. Sebagai contoh hal-hal yang dianggap mengganggu stabilitas ekonomi yaitu adanya inflasi. Penyebab inflasi bisa saja investasi, tapi potensi kenaikan inflasi bukan berarti harus dihentikan dengan menghentikan investasi. Prof. Nurkse menyatakan bahwa inflasi bisa terjad seiring dengan adanya investasi, namun cara menghentikan inflasi bukanlah dengan mengehentikan investasi.
Singkatnya, tujuan kebijakan harus mampu menghilangkan hambatan dan kekakuan struktural yang menyebabkan ketidakseimbangan di berbagai sektor ekonomi. Selain itu, harus memperkuat kontrol fisik komoditas esensial, pemberian konsesi, subsidi, dan perlindungan dalam perekonomian. Singkatnya, langkah-langkah fiskal, serta langkah-langkah moneter, berjalan berdampingan untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas.
Baca juga: Inflasi
Baca juga: Hiperinflasi
Baca juga: Faktor Penyebab Inflasi
Baca juga: Deflasi
- Mempercepat laju pembangunan ekonomi
Tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan fiskal dalam ekonomi berkembang harus mengarah untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan agar bertahan lama mensyaratkan adanya stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal harus dilakukan secara benar, karena ada banyak aspek yang harus diperhatikan. Penggunaan kebijakan fiskal seperti penarikan pajak, pembiayaan defisit, dan sebagainya, harus tepat penggunaannya. Karena kebijakan fiskal dapat mempengaruhi sektor produksi, konsumsi, dan distribusi. Kebijakan fiskal harus dilakukan secara komprehensif agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2001-2019
Baca juga: Konsep pertumbuhan ekonomi, PDB dan PDRB
Baca juga: Teori konsumsi dalam ekonomi makro
Baca juga: Komponen Konsumsi dalam PDB
Baca juga: Perbedaan PDB dan PNB
- Alokasi sumber daya yang optimal
Langkah-langkah fiskal seperti perpajakan dan program pengeluaran publik dapat sangat mempengaruhi alokasi sumber daya di berbagai pekerjaan dan sektor. Memang benar, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita dari negara-negara terbelakang sangat rendah. Untuk memperlancar perekonomian, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan infrastruktur sosial melalui langkah-langkah fiskal. Pengeluaran publik, subsidi, dan insentif menguntungkan dapat mempengaruhi alokasi sumber daya di saluran yang diinginkan.
- Distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil
Pada saat pertumbuhan ekonomi baru awal-awal tahap pertumbuhan, memang sulit untuk menerapkan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil. Secara umum, ketidaksetaraan dalam kekayaan tetap ada di negara-negara seperti pada tahap awal pertumbuhan, ia terkonsentrasi di beberapa tangan. Karena struktur ekonomi dikuasai oleh sebagian kecil pihak swasta. Ketimpangan distribusi pendapatan ini bila tidak dikelola dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Untuk ini, kebijakan pemerintah yang sesuai dapat dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara pendapatan berbagai bagian masyarakat.
Baca juga: Distribusi pendapatan
Baca juga: Ukuran distribusi pendapatan
- Stabilitas ekonomi
Kebijakan fiskal diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi serta menghadapi fluktuasi ekonomi internasional dalam jangka pendek. Fluktuasi ekonomi dapat mempengaruhi ekonomi. Kondisi tidak stabil terkadang tidak menguntungkan bagi negara berkembang. Jadi, tujuannya untuk membawa stabilitas ekonomi, metode fiskal harus memasukkan fleksibilitas bawaan dalam sistem anggaran sehingga pendapatan dan pengeluaran pemerintah dapat secara otomatis memberikan efek kompensasi pada naik atau turunnya pendapatan negara.
- Pembentukan dan pertumbuhan modal
Modal mengasumsikan tempat sentral dalam setiap kegiatan pembangunan di suatu negara dan kebijakan dapat diadopsi sebagai alat penting untuk mempromosikan tingkat tertinggi pembentukan modal. Disini tujuan kebijakan diarahkan untuk mampu mendorong pembentukan dan pertumbuhan modal. Ekonomi yang baru berkembang dikelilingi oleh ‘lingkaran setan kemiskinan’. Oleh karena itu, pertumbuhan yang seimbang diperlukan untuk memecah lingkaran setan yang hanya layak dengan tingkat pembentukan modal yang lebih tinggi. Begitu suatu negara keluar dari cengkeraman keterbelakangan, ia merangsang investasi dan mendorong pembentukan modal.
Baca juga: Lingkaran setan kemiskinan
Baca juga: Faktor Produksi
- Mendorong investasi
Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempercepat laju investasi di sektor publik dan swasta. Pada contoh pertama, harus mendorong investasi di sektor publik yang pada gilirannya akan meningkatkan volume investasi di sektor swasta. Dengan kata lain, kebijakan harus mengarah pada pembangunan ekonomi yang cepat dan harus mendorong investasi dalam saluran-saluran yang dianggap paling diinginkan dari sudut pandang masyarakat.
Baca juga: Investasi: Pengertian, contoh, jenis
Jenis kebijakan Fiskal
Jenis Kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu bentuk ekspansif dan bentuk kontraktif.
Kebijakan Fiskal Ekspansif
Untuk mengilustrasikan bagaimana pemerintah dapat menggunakan kebijakan untuk mempengaruhi perekonomian, pertimbangkan ekonomi yang mengalami resesi. Pemerintah mungkin menurunkan tarif pajak untuk meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini dikenal sebagai kebijakan fiskal ekspansif.
Logika di balik pendekatan kebijakan fiskal ekspansif adalah bahwa ketika orang membayar pajak yang lebih rendah, mereka memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan atau diinvestasikan, yang memicu permintaan yang lebih tinggi. Permintaan itu membuat perusahaan mempekerjakan lebih banyak, mengurangi pengangguran, dan bersaing lebih keras untuk mendapatkan tenaga kerja. Pada gilirannya, ini berfungsi untuk menaikkan upah dan memberi konsumen lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan dan diinvestasikan. Ini adalah siklus yang baik.
Daripada menurunkan pajak, pemerintah dapat mencari ekspansi ekonomi melalui peningkatan pengeluaran. Dengan membangun lebih banyak jalan raya, misalnya, ini dapat meningkatkan lapangan kerja, mendorong permintaan dan pertumbuhan.
Kebijakan fiskal ekspansif biasanya ditandai dengan pengeluaran defisit ketika pengeluaran pemerintah melebihi penerimaan dari pajak dan sumber lainnya. Dalam praktiknya, pengeluaran defisit cenderung dihasilkan dari kombinasi pemotongan pajak dan pengeluaran yang lebih tinggi.
Kerugian Kebijakan Fiskal Ekspansif
Defisit yang meningkat adalah di antara keluhan yang diajukan tentang kebijakan fiskal ekspansif, dengan kritik mengeluh bahwa banjir tinta merah pemerintah dapat membebani pertumbuhan dan akhirnya menciptakan kebutuhan untuk merusak penghematan. Banyak ekonom hanya memperdebatkan efektivitas kebijakan fiskal ekspansif, dengan alasan bahwa pengeluaran pemerintah terlalu gampang mengeluarkan investasi oleh sektor swasta.
Kebijakan fiskal ekspansif juga populer — pada tingkat yang berbahaya, kata beberapa ekonom, Stimulus fiskal secara politis sulit dibalik. Apakah itu memiliki efek ekonomi makro yang diinginkan atau tidak, pemilih menyukai pajak rendah dan pengeluaran publik. Pada akhirnya, ekspansi ekonomi bisa jadi tidak terkendali — kenaikan upah menyebabkan inflasi dan gelembung aset mulai terbentuk. Yang dapat menyebabkan pemerintah membalik arah dan berusaha untuk “mengontrak” ekonomi
Kebijakan Fiskal Kontraktif
Dalam menghadapi meningkatnya inflasi dan gejala ekspansi lainnya, pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal kontraktif, bahkan mungkin sampai pada tingkat yang mendorong resesi singkat untuk mengembalikan keseimbangan ke siklus ekonomi. Pemerintah melakukan ini dengan mengurangi pengeluaran publik dan memotong gaji sektor publik atau pekerjaan.
Jika ekspansi biasanya mengarah pada defisit, kebijakan fiskal kontraktif biasanya ditandai dengan surplus anggaran. Namun kebijakan ini jarang digunakan, karena alat yang lebih disukai untuk mengekang pertumbuhan yang tidak berkelanjutan adalah kebijakan moneter, seperti dalam menyesuaikan biaya pinjaman.
Selain kebijakan pengeluaran dan pajak, pemerintah dapat menggunakan seigniorage — keuntungan yang diperoleh dari pencetakan uang — dan penjualan aset untuk mempengaruhi perubahan kebijakan fiskal.
Semoga pembahasan tentang kebijakan fiskal ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampaikan saran dan masukan yang membangun pada kolom komentar 🙂