Bonus Demografi Terancam? Rendahnya Pendidikan Tinggi Bisa Hambat Daya Saing Indonesia

Studiekonomi.com — Indonesia saat ini tengah menikmati masa bonus demografi, yaitu ketika jumlah penduduk usia produktif mendominasi struktur kependudukan nasional. Namun, peluang emas ini dapat terancam jika tidak diiringi oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai, khususnya dalam hal pendidikan.

Data terbaru dari GoodStats yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri pada 2024 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia belum menyentuh jenjang pendidikan tinggi. Bahkan, kelompok terbesar masih didominasi oleh penduduk yang tidak atau belum sekolah, yaitu sebanyak 69,1 juta jiwa atau 24,3% dari total populasi. Sementara itu, penduduk yang hanya menyelesaikan pendidikan SD berjumlah 63,3 juta orang (22,27%).

Di sisi lain, hanya 13,6 juta orang (4,78%) yang menempuh pendidikan hingga Strata 1 (S1), 965 ribu jiwa (0,34%) yang lulus S2, dan hanya 69 ribu orang (0,02%) yang mencapai gelar doktor (S3). Lulusan diploma juga masih minim, yakni 1,1 juta orang di jenjang D1 & D2 (0,38%) dan 3,7 juta di D3 (1,29%).

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengamat ekonomi dan pembangunan SDM. Dr. Bagus Rahman, ekonom dari Universitas Gadjah Mada, menyebut bahwa bonus demografi tidak akan otomatis memberikan manfaat ekonomi jika kualitas SDM-nya tidak ditingkatkan.

“Yang kita hadapi bukan hanya soal jumlah penduduk usia produktif, tetapi kualitasnya. Kalau sebagian besar hanya berpendidikan rendah, maka yang terjadi justru surplus tenaga kerja tidak terampil, yang ujung-ujungnya meningkatkan pengangguran dan kemiskinan,” jelasnya.

Menurutnya, pendidikan tinggi dan keterampilan abad 21 seperti literasi digital, kemampuan berpikir kritis, dan kolaborasi, sangat dibutuhkan agar Indonesia bisa bersaing di pasar global. Rendahnya proporsi lulusan pendidikan tinggi menunjukkan bahwa masih banyak hambatan struktural yang harus dipecahkan.

Faktor ekonomi masih menjadi alasan utama banyak anak bangsa tidak melanjutkan pendidikan. Selain itu, masih terdapat kesenjangan akses antar wilayah, terutama di Indonesia bagian timur dan daerah-daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

Namun demikian, sejumlah inisiatif positif terus dikembangkan. Pemerintah saat ini mendorong perluasan akses pendidikan tinggi melalui skema beasiswa seperti KIP Kuliah, penguatan pendidikan vokasi, dan pengembangan platform pembelajaran daring. Selain itu, dunia industri mulai terlibat lebih aktif dalam membina lulusan sekolah menengah agar memiliki kompetensi kerja yang sesuai kebutuhan pasar.

Analis pendidikan dan tenaga kerja, Vina Mustika, menyarankan pendekatan lintas sektor untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM. “Tidak cukup hanya pemerintah, tetapi juga perlu sinergi antara dunia usaha, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk menyiapkan SDM unggul,” katanya.

Jika tidak ditangani serius, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat bisa menjadi hambatan besar dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Maka, investasi pada pendidikan bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan strategi ekonomi jangka panjang yang sangat krusial.